PTKP HMI Cabang Bacan Kritik Kinerja DPRD Atas Hilangnya Hasil Audit DD 178 Desa.
GarudaNusantaraSatu.Web.Id – Halsel
Ketua bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Bacan melayangkan kritik tajam terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan (HalSel) terkait dengan hilangnya berkas temuan Dana Desa (DD) dari 178 desa yang tersebar di wilayah tersebut. Kritik ini muncul setelah terungkap bahwa berkas-berkas penting yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa tersebut diduga telah menghilang dalam waktu yang cukup lama sebelum akhirnya menjadi perhatian DPRD.
Kasus ini menjadi sorotan serius karena berkas-berkas tersebut merupakan elemen penting dalam proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Dana Desa sendiri merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Pengelolaan dana ini harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat desa.
Hilangnya berkas-berkas ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan adanya penyimpangan atau ketidakberesan dalam pengelolaan dana desa, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat pengawasan dan kontrol yang diterapkan oleh DPRD dan pihak-pihak terkait.
Pengawasan yang lemah dapat menyebabkan potensi penyalahgunaan anggaran dan berkurangnya efektivitas penggunaan dana desa.
Dalam kritiknya, ketua bidang PTKP menekankan bahwa hilangnya berkas ini mencerminkan adanya kelalaian atau bahkan pengabaian tanggung jawab oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan dana desa.
Mereka menuntut agar DPRD Hal-Sel segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab hilangnya berkas tersebut dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya.
PTKP, juga mengimbau agar DPRD Hal-Sel meningkatkan sistem pengawasan dan administrasi dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Penguatan sistem dokumentasi, audit yang berkala, dan pelatihan untuk aparat desa tentang pengelolaan keuangan yang baik merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.
Respons terhadap kritik ini akan menentukan langkah selanjutnya dalam menangani kasus hilangnya berkas Dana Desa di Hal-Sel.
DPRD harus menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan masalah ini dengan cara yang transparan dan efektif agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa dapat pulih dan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik ke depannya.(rifaldi)