LPI Minta PJ Bupati Halsel Tegas Dalam Pencegahan Korupsi Di “Bumi Saruma”
GarudaNusantaraSatu.Web. id-Halsel
Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) saat ini butuh ketegasan seorang pemimpin untuk memanajemen tatakelola dan sisitem birokrasi yang sedang berjalan serta harus ada tindakan nyata. Hal ini dikatakan koordinator Lembaga Pengawasan Independen Maluku Utara (LPI Malut), Rajak Idrus kepada media.(27/09/2024)
Rajak Idrus mengatakan dirinya meminta Pj Bupati Halmahera Selatan Kadri La Ice untuk melakukan perhatian serius pada program atau kegiatan dalam beberapa Katagori.
“LPI mencoba menjejaki beberapa sisitem yang harus di review di antaranya sistem tatakelola pemerintahan dan mengevaluasi birokrasi yang di anggap tertutup dalam pengelolaan keuangan daerah,” akunya.
Ia menjelaskan termasuk meningkatkan sistem pengawasan pada birokrasi yang ada di masing masing OPD.
“Yang paling terpenting adalah pencegahan tindak pidana korupsi sehingga tidak lagi terjadi kebocoran anggaran daerah,” ucap Jeksapaan akrabnya.
Terang dia, sosok Kadri La Ice yang mereka tahu adalah memiliki ketegasan dalam memanage sisitem pemerintahan, terbukti saat Kadri La Ice sebelum menjabat Pj bupati Halsel yang pernah menjabat sebagai Plh Sekretaris Daerah ( Sekda ) Provinsi Maluku Utara.
” Dan itu di bilang sangat baik, karena banyak perubahan yang beliau terapkan mulai dari pencegahan korupsi di Maluku Utara ,termasuk peluncuran program MCP yang di gagas melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPk) dengan sangat maksimal,” beber Jek.
Lanjut Jek, LPI meyakini benar bahwa Pj bupati Halsel mampu membuat terobosan di ” Bumi Saruma” ini.
” Dalam cacatan LPI Halsel saat Ini masuk pada katagori pengawasan ekstra oleh semua kalangan, karena akhir akhir ini LPI menemukan banyak masalah, mulai dari pengadaan barang dan jasa, kehilangan dokumen hasil audit dana desa. Hal ini harus menjadi perhatian serius, termasuk 12 kepala desa yang menang dalam PTUN Ambon namun tidak di kambalikan seperti semula,” ungkapnya.
Yang sangat fatalnya,kata Jek adalah pengukuhan 140 sekian kepsek, kapus, dan PPPK yang secara bersamaan di kukuhkan saat berdekatan dengan pilkada serentak se-Indonesia, termasuk pilkada Halmahera Selatan dan ini harus ada ketegasan pejabat bupati yang sekarang menjabat.
“Maka dengan itu LPI minta kepada Pj Bupati Halmahera Selatan, Kadri La Ice agar mengambil sikap tegas bila perlu lakukan evaluasi terhadap OPD yang di anggap tidak terbuka dalam lakukan sistem birokrasi dengan baik,” tegasnya.
Terutama OPD atau dinas yang di anggap fital dalam sebuah pemerintahan,seperti Dinas PUPR. Dinas Perkim, Dinas Bencana Alam, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas BPMD. Dan Kesra termasuk BPKAD dan Inspektorat.
“Semua dinas ini harus menjadi pemantauan khusus dan atensi oleh Pj bupati Halsel,” tutup Jek. (rifaldi)