Tim Kerja Garuda Nusantara Kota Jayapura Rakor Pemantapan Pendukung BTM-Ck
GarudaNusantaraSatu.Web.Id-Jayapura
Tim Kerja Garuda Nusantara Kota Jayapura, pendukung paslon No.1 gubernur dan Wakil gubernur Papua DR.Drs. Benhur Tomi Mano.MM dan Drh. Constan Karma (BTM-CK) pada hari Senin, 19 Mei 2025, tepat pukul, 19:00 wit, bertempat di Sekretariat Kota beralamat di Jalan, Baru Pasar Lama Abepura, samping Perum Pertamina melaksanakan kegiatan rapat yang dihadir pengurus – pengurus inti, koordinator bidang dan ketua – ketua distrik.
Dalam rapat tersebut tim kerja Garuda Nusantara Kota Jayapura membahas beberapa agenda penting, salah satunya terkait rencana kesiapan deklarasi di tingkat Kota yang akan berlangsung pada hari sabtu, 24 Juni 2025.
Deklarasi tersebut akan menghadirkan semua jajaran pengurus tim kerja Garuda Nusantara Kota Jayapura yang melibatkan unsur pimpinan, koordinator-koorinator bidang, ketua-ketua distrik, koordinator kelurahan kampung hingga perwakilan anggota basis pemilih yang tersebar di 5 distriik, 25 kelurahan, dan 14 kampung.
Andi Askari Mallawa.S.Kom, Ketua Garuda Nusantara Kota Jayapura mengatakan timnya membahas tentang peluang kelemahan dan ancaman guna memperkuat strategi dan teknik pelaksana dalam menghadapi PSU di tanggal, 6 Agustus 2025.
“Selain agenda tersebut, juga dibahas soal peluang kelemahan dan ancaman dalam menghadapi PSU pada tanggal 6 Agustus 2025 mendatang guna memperkuat strategi dan teknik pelaksanaan, pada jajaran pengurus Garuda Nusantara Kota Jayapura di setiap titik basis pemenangan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan akan membahas prosentase nilai bobot atas jumlah TPS dan DPT yang ada di kota Jayapura secara keseluruhan, tentunya telah tercover dan terakomudir dalam peta pemenangan Tim kerja Garuda Nusantara Kota Jayapura di tingkat akar rumput.
” Berdasarkan prosentase nilai bobot atas jumlah TPS dan DPT yang ada di kota Jayapura secara keseluruhan, tentunya sudah tercover dan terakomudir dalam peta pemenangan tim kerja Kota Jayapura di tingkat akar rumput, terlepas dari dukungan pemenangan relawan lain pendukung BTM-CK yang sudah terbentuk, sesuai analisa dari hasil estimasi kerja Tim terhadap perencanaan dan realisasi di lapangan, ” bebernya.
Ia menerangkan mengenai indikator berdasarkan sample responden dari warga masyarakat pemilih di tingkat pundi-pundi basis pemenangan.
“Mengenai indikator ini dapat terukur berdasarkan sample responden warga masyarakat pemilih yang memiliki partisipasi dukungan terhadap kandidat paslon no.1 (BTM-CK) di pundi-pundi basis pemenangan, hal ini dapat diukur dengan metode sample secara acak dari setiap tingkatan golongan masyarakat yang berada di basis bawah dengan menganalisis karakteristik penerimaan isi pesan komunikasi politik terhadap warga pemilih terkait PSU yang akan digelar beberapa bulan mendatang,”kata Andi yang juga sebagai salah satu pengamat politik.
Ditempat yang sama, Hj Shanty selaku koordinator bidang mengungkapkan soal rekrutment terhadap saksi-saksi dan tim pemantau di setiap TPS yang tersebar di Kota Jayapura menjelang PSU tangal. 6 Agustus 2025.
” Terkait soal eekrutment terhadap saksi – saksi dan tim pemantau di setiap TPS yang tersebar di Kota Jayapura agar perlunya mendapat pengawasan ekstra ketat, sebab belajar dari rekam jejak pengalaman putaran pertama pilkada provinsi Papua periode 2024 -2029 itu masih terdapat banyak kejanggalan di lapangan yang tidak sesuai dengan jumlah DPT yang tersedia,”akunya.
Sementara itu Theresya A Konay,S.Pd selaku sekretaris Tim Kerja Garuda Nusantara Kota Jayapura menyoroti kejanggalan terhadap penyelengaraan pemilu,terkait warga pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak mendapat surat undangan untuk memilih.
“Saya menghimbau kepada setiap panitia pemilih baik ditingkat distrik maupun kelurahan, kampung harus benar-benar bekerja secara Jujur, adil dan profesional dalam memberikan hak suara pemilih lewat pembagian surat undangan,” pintanya.
Tambah dia, dilihat dari realisasi atas pemilihan yang lalu masih terdapat banyak warga pemilih yang terdaftar di DPT masing-masing namun tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih.
” Ini sangat merugikan hak berpolitik bagi setiap pemilih dalam menyalurkan aspirasinya masing-masing,” tegasnya.
Pewarta : Vicky Ririhena